Fungsi Retribusi dalam meningkatkan PAD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  Masalah

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan Negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu Masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli Masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan Masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari:  Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yang terdiri dari:  Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dan  Dana Perimbangan.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Masyarakat sebagai Daerah Otonomi.

Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Bengkalis juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di Daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah Daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan Daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat.

Rendahnya konstribusi pendapatan asli Daerah terhadap pembiayaan Daerah, karena Daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi yang mampu memenuhi hanya sekitar 20%-30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 70% 80% didrop dari pusat .

Selain karena persoalan kewenangan yang terbatas dalam memobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi, juga terdapat persoalan yang bersifat teknis yuridis yaitu dalam bentuk regulasi yang dijadikan dasar hukum bagi Daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari Pajak maupun dari Retribusi Daerah.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Faktor yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bengkalis adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan

Dari latar belakang permasalah diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang “Fungsi Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasrkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. di Kabupaten Bengkalis”

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan fungsi peraturan Daerah yang berorientasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Bengkalis, maka masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

  1. Bagaimana fungsi Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi di Kabupaten Bengkalis
  2. Hambatan apa dihadapi dalam fungsi Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi  di Kabupaten Bengkalis

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah untuk :

  1. Mengetahui dan menganalisa fungsi Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi di Kabupaten Bengkalis
  2. Mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan terhadap fungsi Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Berdasrkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi di Kabupaten Bengkalis

D. Kegunaan Penelitian

Atas hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

  1. Bahan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Tata Negara, dan merupakan sumbangan pemikiran bagi unsur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Bengkalis.
  2. Bahan informasi kepada Pemerintah Bengkalis khususnya dan Pemerintah Bengkalis pada umumnya

E. Kerangka Teoritis

  1. Kewenangan Pemerintah Dalam Hal Pengendalian Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pada Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur pada Pasal 10 menyebutkan :

a)      Kewenangan Daerah Kabupaten mencakup semua kewenangan Pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

b)      Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi dan Tenaga Kerja.

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 hal tersebut secara rinci telah disebutkan pada Pasal 14 Ayat (1) kewenangan untuk Daerah Kabupaten/Kabupaten meliputi 16 kewenangan dan pada Ayat (2) urusan Pemerintahan ada juga bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan.

Memperhatikan kewenangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kewenangan dibidang Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah, sehingga kewenangan tersebut tetap menjadi wewenang Pemerintah pusat dalam wujud Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tercantum pada Pasal 157. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: Hasil Retribusi Daerah.

Pemberlakuan jenis-jenis pajak ini tentunya disesuaikan dengan peraturan-Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang undang ini lebih leluasa dalam menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah yurisdiksinya, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai operasionalisasi dari Undang undang ini, Pemerintah juga telah mengeluarkan PP No. 66/2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Daerah, baik Pemerintah propinsi maupun di Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.  Fungsi

Dalam sebuah organisasi, sistem fungsi memegang fungsi penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi,tujuan serta target-target organisasi. Sistem fungsi memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Dari sisi akuntabilitas, sistem fungsi akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar,sistem Fungsi akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan,sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.

Berdasarkan obyek Fungsi, dapat membagi Fungsi terhadap Pemerintah Kabupaten menjadi tiga jenis,yaitu Fungsi terhadap:

  1. Produk hukum dan kebijakan Daerah
  2. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta produk hukum dan kebijakan
  3. Keuangan Daerah

F. Konsep Operasional

  1. Fungsi adalah pekerjaan dan pola prilaku yang diharapkan dari seseorang dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya
  2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah yang mendapat imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
  3. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (peralihan dari sistem particular ke sektor Pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal balik (tegenprestatis) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publik vit gaven)”.
  4. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil asli Daerah untuk memasukan kas Daerah

G.  Metode  Penelitian

1.              Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah termasuk ketegori jenis Penelitian observasi (Observational Research), artinya penelitian dilakukan langsung kelapangan guna mendapatkan data primer. Sedangkan sifat penelitian adalah diskriptif analisis

  1. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah mengenai Fungsi Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi di Kabupaten Bengkalis

  1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Bengkalis, tepatnya dikantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Benngkalis

  1. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel yaitu masyarkat membayar Retribusi berjumlah 350 orang, karena besarnya populasi relatif besar jumlahnya, maka diambil 10 % saja dari 350 orang tersebut sehingga sampelnya sebanyak 35 orang.pengambil ini dilakukan dengan metode porposive sampling. Selain itu ada juga unit populasi yang lain yang diambil menjadi responden, seperti : Kepala Dispenda Kabupaten Bengkalis, Kepala UPTD Dispenda Kabupaten Bengkalis dan Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkalis

  1. Data dan Sumber Data

Dalam Penelitian dan kajian akan dipergunakan Data Primer dan Data sekunder, yaitu :

  1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang langsung diperoleh dari Responden atau sampel, yaitu dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Kepala UPTD Kecamatan serta pihak yang terkait langsung.

  1. Data sekunder.

Data yang diperoleh dari buku buku literatur yang berkaitan dengan judul tesis. Disamping itu juga berupa skripsi dan tesis terdahulu, surat kabar, makalah dan seminar.

  1. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner, yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertutup maupun terbuka. Disamping itu digunakan juga alat pengumpulan data dengan cara Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung responden

  1. Analisis data

Dengan menggunakan metode observasi yakni  dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

  1. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah Metode Induktif dan metode deduktif.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

  1. A. Tinjauan  Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah
    1. 1. Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan
Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan
self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya
posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan:

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan
efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan… Dan keuangan inilah yang merupakan
salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya
Daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini  Daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni:  Pertama : mengumpulkan dana dari Pajak Daerah yang sudah direstui oleh  Pemerintah Pusat;  Kedua : melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank  atau melalui Pemerintah Pusat;  Ketiga : mengambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang  dipungut Daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan  sentralnya tersebut;  Keempat : menambahkan tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak
kekayaan atau pajak pendapatan;  Kelima : menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,menjelaskan bahwa :

  1. Pendapatan asli Daerah (PAD) Daerah sendiri, yang terdiri dari:
  • Pajak Daerah
  • Retribusi Daerah
  • Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  1. Sumber PAD lainnya yang sah;

Dana perimbangan, yang terdiri dari :

  • Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam
  • Dana alokasi umum, yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto
    • Dana alokasi khusus yang dialokasikan dari APBN
    • Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, misalnya hibah dan dana darurat.

Dari ketentuan tersebut di atas maka pendapatan Daerah dapat dibedakan  ke dalam dua jenis yaitu: pendapatan asli Daerah dan pendapatan non-asli  Daerah. Sampai dengan saat ini, sumber-sumber pendapatan asli Daerah  terdiri dari: Pajak Daerah.Rochmad Sumitro mengemukakan  bahwa

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen presttie) untuk membiayai pengeluaran umum (publike uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.”

Dari pendapat terdapat tersebut di atas terlihat bahwa ciri mendasar
pajak adalah:

  1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan dan/atau peraturan hukum dan lainnya.;
  2. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
  3. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi;
  4. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (bugetair), juga berfungsi sebagai pengatur ( regulair).

Sumber pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah retribusi  Daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang  menggunakan jasa–jasa negara”.

Dari pendapat-pendapat di atas telihat bahwa ciri mendasar dari
retribusi adalah:

  1. Retribusi dipungut oleh negara;
  2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
  3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
  4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

2. Pertimbangan dalam Pungutan Retribusi

Pungutan retribusi langsung atau konsumen dalam praktekknya biasanya
dikenakan karena satu atau lebih dari pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut:

  1. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang publik atau privat,
    mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang.
  2. Suatu jasa yang melibatkan suatu sumber daya yang langka atau mahal dan  perlunya disiplin Masyarakat dalam mengkonsumsinya.
  3. Ada beberapa jenis konsumsi yang dinikmati oleh individu bukan karena
    kebutuhan pokok sehingga lebih merupakan pilihan daripada keperluan.
  4. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan
    disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individual di kantor pos,
    telepon seluruhnya digunakan secara luas oleh industri.
    3. Tingkat Pengenaan Retribusi

Secara garis besar ada beberapa tingkatan pengenaan retribusi yang
digunakan oleh Pemerintah terhadap Masyarakat, yaitu retribusi atas jasa-jasa
pelayanan umum atas pemakaian langsung (pelayanan secara keseluruhan),
retribusi untuk jasa-jasa pelayanan umum yang membutuhkan tingkat
pengembalian biaya langsung (direct cost) yang berbeda, dan retribusi
berdasar kewenangan tertentu Pemerintah Daerah atas penerimaan retribusi
tersebut.

  1. B. Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting Fungsinya baik untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan Daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Indonesia

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan penerimaan Daerah lainnya. Kebijakan pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2006-2010 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar kurang lebih 10 % dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan.

Adapun alternatif sumber-sumber penerimaan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk masa mendatang, antara lain berasal dari:

  1. 1. Intensifikasi dan Ekstensikikasi PAD

Dalam lima tahun mendatang, kemampuan keuangan Daerah Kabupaten /Kabupaten di seluruh Indonesia akan ditingkatkan dengan mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan Pajak Daerah. Namun demikian, kekuatan pembaharuan  yang diajukan sebagai  strategi barunya adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan dan audit kinerjanya.

  1. 2. Pengembangan Kerjasama dalam Menggali PAD

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah, akan dikembangkan strategi baru yang tidak semata berorientasi pada intensifikasi maupun ekstensifikasi retribusi dan Pajak Daerah.

  1. 3. Pembentukan Perseroan Daerah

Strategi ketiga pengembangan kemampuan keuangan Daerah ialah dilakukan dengan memformulasikan regulasi-regulasi ekonomi baru terutama mengarah pada pembentukan berbagai perseroan Daerah serta merevitalisasi badan usaha Daerah yang sudah ada.

  1. 4. Penerbitan Obligasi dan Pinjaman Daerah

Disamping strategi konvensional pemungutan retribusi dan Pajak Daerah, kemampuan keuangan Daerah akan dikembangkan melalui bursa obligasi Daerah (Municipal Bond).

  1. 5. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum penganggaran yang dicanangkan Pemerintah derah untuk lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem penganggaran Daerah sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

  1. A. Kondisi Geografis

Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia memiliki luas sekitar 326,37 km2 dan secara astronomis terletak di antara 07° 21’ Lintang Selatan dan 112° 36’ s/d 112° 54’ Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Bengkalis merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan air laut, Batas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah sebelah Utara dan Timur dibatasi oleh Selat Malaka, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Siak dan sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Rokan Hilir. Populasi penduduk Kabupaten Bengkalis sampai dengan bulan Desenber 2009 mencapai 701.312 jiwa. Perekonomian Daerah

  1. 1. Kondisi Makro Ekonomi

Secara umum Fungsi sektoral perekonomian Kabupaten Bengkalis (2002-2004) rata-rata didominasi oleh sektor tersier (54,37 persen), kemudian diikuti oleh sektor sekunder (45,44 persen) dan terakhir sektor primer (0,19 persen). Besarnya Fungsi sektor tersier tersebut disumbang oleh (i) sektor perdagangan hotel restoran (34,76 persen), (ii) sektor angkutan dan komunikasi (8,98 persen), (iii) sektor perbankan dan lembaga keuangan (6,17 persen), dan (iv) sektor jasa-jasa (4,46 persen).

Disamping Fungsi masing-masing sektor usaha, pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga didukung oleh adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi selama tiga periode terakhir (2007-2009) terus mengalami penurunan, dengan tingkat inflasi masing-masing sebesar 9,30 persen (2007), 7,68 persen (2008) dan 6,96 persen (2009). Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari adanya perkembangan indikator perekonomian Daerah (Kabupaten Bengkalis) sebagaimana diuraikan diatas, adalah sebagai berikut:

  1. Perkembangan perekonomian nasional akan senantiasa mewarnai perkembangan ekonomi di per Kabupatenan.
  2. Perkembangan sektor tersier di Kabupaten Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir tampaknya semakin cukup dominan apabila dibandingkan dengan dua sektor lainnya (primer dan sekunder), baik dilihat dari sisi Fungsi maupun pertumbuhannya.

2.  Investasi

Pertumbuhan ekonomi selama tiga periode terakhir diyakini banyak ditopang oleh adanya peningkatan aliran investasi masuk ke Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal perkembangan investasi, secara akumulatif sejak tahun 2007 hingga tahun 2009, angka persetujuan investasi baik PMA maupun PMDN yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan sebesar 2,23 persen dan 32,55 persen untuk masing – masing jumlah proyek PMDN dan PMA, serta 3,70 persen dan 7,21 persen untuk masing-masing nilai investasi PMDN dan PMA.

3.   Kondisi Keuangan Daerah

Di bidang keuangan Daerah, Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 764,48 milyar (2007) menjadi Rp.1,36 triliun (2009), atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 15,76%. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Retribusi Daerah

  1. Retribusi Kebersihan
  2. Retribusi parkir di tepi jalan umum

3.  Retribusi Pasar

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

  1. A. Fungsi Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten Bengkalis

Fungsi Retribusi Daerah dapat diukur berdasarkan target capai pungutan, jika target pencapaian tinggi maka fungsi Retribusi terhadap PAD, maka fungsinya akan besar pula.

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Kabupaten Bengkalis berdasarkan survey banyak kejanggalan dilapangan, terutama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar. Kejanggalan terjadi adalah sebagian besar pungutan lebih besar dari yang seharusnya dan sebagian tidak menyerahkan karcis kepada penyewa tempat parkir.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Bengkalis terhadap Pelayanan Parkir ditepi jalan umum sangat tidak layak dan janggal (30/85,70%), artinya kejanggalan terjadi perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk membayar Retribusi tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Bengkalis, hanya 4,30 % (5 orang) menyatakan bahwa pelayanan sudah baik dan tidak terjadi kejanggalan. Berikutnya kejanggalan terjadi pula Retribusi Pelayanan Pasar, 71,42 % (25 Orang) responden menyatakan memang terdapat kejanggalan dalam pelayanan Retribusi pasar, hanya 28,58 % (10 Orang) yang menyatakan tidak ada kejanggalan

Selain jenis retribusi yang telah disebutkan diatas dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun dari hasil survey dilapangan terlihat jelas bahwa Jenis-jenis Retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemkab Bengkalis melalui Perdanya tidak memperhatikan rasa keadilan Masyarakat pembayar Retribusi, ini ditunjang oleh pernyataan responden % (29 Orang) menyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan, hanya % (6 Orang) menyatakan sesuai dengan rasa keadilan. Sementara itu jika dikaitkan dengan biaya tinggi, maka responden menjawab % (28 orang) responden menyatakan bahwa penetapan jenis retribusi memakan biaya tinggi, hanya % (7 Orang) saja yang menjawab sebaliknya

Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melakukan pemungutan pendapatan asli Daerah sesuai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Pasal 7 ayat 2 huruf (e) dan pasal 10 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah. Dan Pasal 7 Ayat (2) huruf (e) dan Pasal 10 huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah menyatakan:

Pemungutan pajak dilakukakan oleh pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga pasal tersebut mengisyaratkan penggabungan dari Keuangan/Bagian Keuangan dengan Dinas Pendapatan Daerah kedalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sedang retribusi dilakukan oleh UPTD  lainnya sebagai penguna anggaran

Hasil survey menunjukan bahwa perbedaan laporan pemasukan uang kekas Daerah lebih rendah dibandingkan dengan yang semesti. Besarnya Kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2009 sebesar Rp.10.866.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) pemasukan ini diperkirakan baru 79 % dari yang seharusnya

Dengan demikianlah kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk pemasukan yang cukup besar bagi Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 322.666.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua milyar enem ratus enam puluh enam juta rupiah), atau berkisar 37 % dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.

  1. B. Hambatan-hambatan terhadap Fungsi Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan wawancara dengan kepala bawasda Kabupaten Bengkalis

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menghadapi enam kendala baik datang dari luar maupun dari lingkungan Pemerintah Kabupaten sendiri dalam meningkatan fungsi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabuapaten Bengkalis.

  1. Kendala dari luar meliputi :
    1. Peraturan perundang-undangan yang membatasi Daerah melakukan ekstensifikasi Retribusi.
    2. Akibat terjadinya krisis keuangan.
    3. Kondisi Sosial-politik.
    4. Akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang tidak stabil.
    5. Kendala dari Dalam meliputi :
      1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terbatas mengakibatkan sulit untuk mengembangan pendapatan Daerah dari sektor retribusi.
      2. Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap penerimaan Daerah karena belum membaiknya kondisi dan perkembangan BUMD.

Meski menghadapi kendala-kendala, namun Pemkab Bengkalis tetap menargetkan peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dalam APBD 2010 menjadi Rp 813,46 miliar yang naik 12,39 persen dari Rp723,75 miliar yang ditargetkan pada APBD 2009

Berdasarkan survey yang dilakukan di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa, kendala dari petugas dikategorikan lebih banyak dibandingkan dengan pegadang dan peraturan.

Kemudian kendala yang dihadapi oleh seluruh UPTD Kecamatan di Kabupaten Bengkalis adalah kebocoran pelaporan pendapatan dari petugas. Kendala ini lebih banyak dihadapi oleh UPTD Kecamatan Bengkalis.            Kendala lain dari faktor petugas adalah masih kurangnya kedisiplinan
petugas dalam melaksanakan tugas memungut retribusi. Masih terdapat
petugas yang melaksanakan pemungutan tidak sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan. Keterbatasan jumlah petugas dengan luas wilayah tugas
menjadi salah satu kendala yang juga dihadapi oleh Dipenda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh UPTD Kecamatan di Kabupaten Bengkalis,

Kendala pemungutan retribusi pelayanan dari faktor pedagang disebabkan oleh keengganan pedagang untuk membayar retribusi. Alasan mereka antara lain ketidak sesuaian antara besarnya retribusi yang mereka bayarkan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak dinas kepada
pedagang. Selama ini para pedagang mengaku belum mendapat fasilitas yang mencukupi di lokasi tempat mereka berjualan
/fasilitas yang digunakan. Akibatnya, pendapatan yang mereka terima tidak menentu. Terkadang mendapat keuntungan, dan terkadang sebaliknya merugi karena dagangannya tidak laku. Kondisi seperti itu, menjadikan penghasilan mereka hanya sebatas cukup untuk menyambung hidup”.

Sedangkan di UPTD Kecamatan Mandau, kendala pemungutan retribusi pelayanan Umum seperti pasar dari faktor pedagang lebih banyak disebabkan banyaknya pedagang  yang sering berpindah lokasi berjualan sehingga mempersulit proses  pemungutan retribusi.

BAB.V

PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

  1. Retribusi Daerah mempunyai Fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
  2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Fungsi Retribusi Daerah yaitu masih kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi Daerah, adanya penyimpangan dari petugas penarik retribusi yaitu tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran retribusi yang dipungut, serta hambatan keadaan perekonomian bangasa Indonesia yang tidak stabil dari tahun ke tahun.
    1. B. Saran-Saran
    2. Bagi pembayar Retribusi (pedagang), hendaknya selalu membayar retribusi pelayanan pasar, karena retribusi tersebut pada dasarnya akan dimanfaatkan oleh pembayar Retribusi (pedagang) sendiri, yaitu sebagai dana untuk memperbaiki fasilitas pasar yang rusak.
    3. Bagi petugas, hendaknya pungutan dilakukan secara tepat artinya
      dilakukan dengan prosedur yang benar, sehingga tidak menimbulkan
      kebocoran pemasukan. Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah
      dengan meningkatkan kesadaran untuk menarik retribusi dengan selalu
      memberikan tanda bukti pembayaran, serta melaporkan secara jujur
      perolehan retribusinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Bohari, Pengantar Hukum Retribusi, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Erly Suandy, Peretribusian, Jakarta : Salemba Empat, 2002.

Gunadi, Retribusi Daerah, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1997

———, PerRetribusian Jilid I, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1997

Kaho, Josef Riwu. 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Pariba.

Shah, Anwar. 1991. “Perspective on The Design of Intergovernmental Fiscal Relation”. The PRE Working Paper Series No. 726. 1991. Washington D.C.: The World Bank. Hlm. 24-26.

Mansury, Retribusi Penghasilan Lanjutan, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1996

Muqadam, PerRetribusian Buku I: Dasar-dasar hukum Retribusi, pembaharuan perRetribusian nasional, ketentuan umum dan tata cara perRetribusian, Edisi 2, Bagian Peneribitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1993

Mardiasmo,  PerRetribusian, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.

Hoesein, Bhenyamin. 1999. “Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah”. Makalah dalam seminar dengan tema “Rerspektif Reformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menuju Kemandirian Daerah” yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar PerRetribusian 1, PT Eresco, Bandung, 1986

————-, Retribusi Daerah, PT Eresco, Bandung, 1997

————-, Retribusi ditinjau dari segi hukum, PT Eresco, Bandung, 1996

————-, Pengantar Singkat Hukum Retribusi, PT Eresco, Bandung, 1995

Santoso Bratodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Retribusi, Edisi Ketiga, PT Eresco, Bandung, 1999

Waluyo, PerRetribusian Indonesia : Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan PerRetribusian Terbaru, Buku 2. salemba Empat, Jakarta, 2002

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerRetribusian

Undang Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang Retribusi Penghasilan

Undang Undang nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang Retribusi Pertambahan Nilai dan Retribusi Penjualan Barang Mewah

Undang Undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Retribusi Bumi dan Bangunan

Undang Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai

Undang Undang nomor 20 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 112/BKS/PJK/2006 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis


Satu komentar (+add yours?)

  1. z4nx
    Jul 15, 2010 @ 02:05:05

    Mudah2an pajak nya bisa terolah secara optimal

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: